mudik

Ada kerinduan macam begini…

Tiga kali puasa
tiga hari lebaran
Abang tak pulang-pulang
Sepucuk Surat tak datang

Sadar, sadarlah Abang
ingat anak-istrimu
Cepat, cepatlah pulang
semua rindukan dirimu (Rimba Mustika, Bang Thoyib)

Ada lagi kerinduan macam begini

Almost heaven, West Virginia
Blue Ridge Mountains, Shenandoah River
Life is old there, older than the trees
Younger than the mountains, blowing like a breeze

Chorus:
Country roads, take me home
To the place I belong
West Virginia, Mountain Mama
Take me home, country roads (John Denver, Country Road)

Mudik nampaknya lebih mengacu pada liriknya John Denver, lirik Rimba Mustika membawa-bawa lebaran dan puasa hanya sebagai indikator waktu, seberapa lama Bang Thoyib meninggalkan keluarga…menariknya indikator tersebut adalah  puasa dan lebaran, bukan dengan ukuran older than the trees atau apalah seperti anakmu mulai bertanya ada apa di balik rok mama…(anak tiga tahun sudah mulai bertanya hal seperti itu—just FYI)  toh hal itu suatu yang lazim, wajar—namun sering disasarkan jawabannya.

Kembali mudik, suatu kisah yang bisa dilihat setiap tahun, di setiap koran, majalah, di setiap kesempatan ahli ekonomi-inflasi, kriminologi, sastra sampai hubungan luar negeri. Dimana ketika Indonesia ingin menunjuk giginya (yang mulai kuning) ke arah Malaysia, para pekerja migran international (baca: TKI dan TKW—khusus untuk menunjuk profesi pembantu yang disini lewat Inem Pelayan seksi—nyata-nyata dilecehkan hiper-realitasnya dan oleh petugas imigrasi, embarkasi, di bandara SoeHat dilecehkan realitasnya) ada yang takut tidak bisa kembali meraup rejeki di negeri jiran Malaysia, yang telah memberikan nafkahdan membangun desa mereka dengan cara mereka sendiri.

Mudik, bukan hanya adu kemewahan, juga adu kelihaian untuk mengajak sanak ‘percaya’ bahwa kekayaan dapat diraup dengan ‘hujan emas di negeri orang, bahkan bila perlu hujan batupun kurindu’ asal emak bisa punya modal garap sawah, asal rumah bisa ditembok bata, asal anak bisa lulus sma’, semuanya bersimpul di satu titik: desa.

Kami di Griya Soka juga susut penduduknya. Sebenarnya bagi sebagian kami yang bekerja di Jakarta, identitas perumahan kami adalah counter-urbanization. Kami yang teramat rindu dengan udara bersih, lari kalang-kabut ke sini  (betapa tidak—jam 5 pagi  keluar kerja, dengan sepeda motor ke stasiun, dari stasiun naik kereta berdesakkan dengan jambu, kursi bambu, dan sisa igauan). Jam 8.30 malam sebagian dari kami kembali ke rumah. Udara bersih mahal harganya.

Kembali ke mudik, kami mulai mendata siapa yang mudik (dan yang tidak) untuk ronda. Keamanan mahal harganya. Disini ada sekitar 300 KK, dan yang mudik rumahnya harus dijaga. Tidak seperti kura-kura, rumah di sini (juga di sana—somewhere in happyland) merupakan paduan dari peluh, utang, otot, imaji, keluh, masa depan!. Jika tercuri, wadaw, aw,aw, aw. Apa jadinya. Mudik, meninggalkan satu persoalan dan menjumpai satu — lainnya (atau beberapa persoalan—seperti utang untuk melakukannya). Hematnya baik yang di Jakarta, KL, atau Griya Soka mudik tetap memiliki akurasi yang sifatnya subjektif, pelakunya mungkin mirip-mirip kebutuhannya, bahkan tiap tahun niat untuk mudik bisa berbeda pada orang yang sama, namun jika ditanya mungkin lebih puitik ketimbang John Denver...life blowing like a breeze.

Selamat mudik bagi yang puasa dan tidak, berlebaran dan tidak. Inilah momentum, suatu peristiwa yang membuat masuk angin (para ahli—karena yang tidak ahli tidak pernah minum obat masuk angin)  namun memberikan kesempatan bagi semua, juga harapan bahkan terhadap keluarga Bang Thoyib (cepat pulang Bang!).

Iklan

pengurus rt lima

SUSUNAN PENGURUS RUKUN TETANGGA 05/06
PERUMAHAN GRIYA SOKA BOGOR RAYA
SUKARAJA – BOGOR

Ketua                                        : Budi / R.09
Bendahara I                            : Gede
Sekertaris I                             : Dheni Mita Mala / R. 30
Sekertaris II                           : Swarto Bastian / M.08
Ketua Seksi Keamanan        : Rudi / S.02
Ketua Seksi Olahraga           : Sopran
Heri

Ketua Seksi PKK                  : Atin
Ketua Seksi Kerohanian
Dan Sosial                             : Rusmanto / T.07
Ketua Seksi Informasi
Dan Lingkungan                  : Widhyanto Muttaqien Ahmad / R.35

Bangunlah di dalam angan-angan, sebuah atap di tengah hutan, Sebelum rumah kau dirikan dalam lingkungan kota. Karena sebagaimana kau mesti pulang setiap senja, demikian pula jiwa halusmu, yang mengembara sendiri senantiasa. Dia tumbuh berkembang di sinar mentari, Dia tidur di kala malam kelam dan sunyi, Dalam kelelapan yang tiada sepi dan mimpi. Tiadakah rumahmu mengenal mimpi? Dan selama bermimpi, dia tinggalkan kotamu. Melayang terbang ke gua-gua dan bukit biru.
Kahlil Gibran, Sang Nabi

Tantangan

Fasilitas umum dan fasilitas sosial yang harus disediakan oleh pengembang wajib dituntut. Sebaiknya pengembang juga melakukan kajian atau perencanaan partisipatif, karena fasiltas tersebut dibuat setelah kawasan permukiman telah berpenghuni. Dengan penghuni yang heterogen, alangkah sulitnya jika pengembang melakukan pembangunan fasos-fasum secara sepihak, apalagi penghuni yang notabene membeli kenyamanan (amenities) diperlakukan seperti kerbau yang penurut, sedangkan janji pengembang dalam brosur masih jauh dari realisasi.
Perencanaan partisipatif akan mereduksi tegangan di antara warga, dan bukan tidak mungkin menjadi salah satu penyebab terjadinya kerekatan (soliditas warga). Selain itu perencanaan partisipatif juga dapat dijadikan alat untuk ‘mengukur’ seberapa ‘modern’ pemikiran pengembang dalam perencanaan perumahan (kawasan).

RUANG BEBAS SUTT/SUTET

Setiap bentangan kawat jaringan transmisi memerlukan suatu “ruang bebas”. Ruang bebas adalah ruang di sekeliling penghantar yang dibentuk oleh jarak bebas minimum sepanjang jalur SUTT. Jalur itu harus dibebaskan dari ben-
da-benda dan kegiatan lainnya. Artinya, dalam ruang bebas tidak boleh ada satupun benda-benda seperti bangunan atau pohon lain di dalam ruang tersebut. Dengan adanya ruang bebas ini, pengaruh medan elektromagnetik terhadap lingkungan sekitar dapat dicegah. Keterangan mengenai ruang bebas diatur di dalam Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi tentang ruang bebas SUTT dan SUTET. Di peraturan itu, diatur jarak minimum titik tertinggi bangunan atau pohon terhadap titik terendah dari kawat penghantar jaringan transmisi. Nilai jarak bebas minimum tiap objek bisa dilihat pada tabel berikut ini.

RUANG BEBAS SUTT/SUTET

Setiap bentangan kawat jaringan transmisi memerlukan suatu “ruang bebas”. Ruang bebas adalah ruang di sekeliling penghantar yang dibentuk oleh jarak bebas minimum sepanjang jalur SUTT. Jalur itu harus dibebaskan dari benda-benda dan kegiatan lainnya. Artinya, dalam ruang bebas tidak boleh ada satupun benda-benda seperti bangunan atau pohon lain di dalam ruang tersebut. Dengan adanya ruang bebas ini, pengaruh medan elektromagnetik terhadap lingkungan sekitar dapat dicegah. Keterangan mengenai ruang bebas diatur di dalam Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi tentang ruang be-bas SUTT dan SUTET. Di peraturan itu, diatur jarak minimum titik tertinggi bangunan atau pohon terhadap titik terendah dari kawat penghantar jaringan transmisi. Nilai jarak bebas minimum tiap objek bisa dilihat pada tabel di atas.

Membangun untuk aktivitas manusia tidak diperbolehkan menurut peraturan pemerintah (PERMEN PE No. 01.P/47/MPE/1992). Demikian pula membangun lapangan olah raga, dan bangunan lainnya. Ruang bebas tersebut ‘dibebaskan dengan kompensasi’ artinya, pengembang yang membeli lahan yang sebelumnya terdapat Sutet maka daerah bebas tersebut ‘bukan’ milik pengembang, namun jika Sutet tersebut dibangun setelah ada permukiman, maka sesungguhnya pengembang mendapatkan kompensasi pembebasan lahan (lihat: Peraturan Menteri Pertambangan dan energi Nomor 01.P/47/MPE 1992 tentang Ruang Bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTET); SK Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 975/K/47/MPE/1999 tentang perubahan Peraturan Menteri Pertambangan dan energi Nomor 01.P/47/MPE 1992 tentang Ruang Bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTET).

***

Pengertian bangunan: Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

Peran Pengembang

Dalam aturan main yang dibuat oleh pengembang, kurang lebih ada 20-an aturan main, mulai dari penggunaan sumur pompa (jika mau menggunakannya), hal sepele tentang tinggi pagar (yang sudah dilanggar tanpa ada sanksi), dan lain-lain.
Namun sebelum melaksanakan kewajiban tersebut seharusnya konsumen memperhatikan hak-hak mereka seperti yang disebutkan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, hak-hak konsumen perumahan antara lain adalah menerima tanah/bangunan sesuai dengan spesifikasi dan waktu yang telah disepakati. Masa perawatan dan atau perbaikan dalam waktu 100 hari, terhitung sejak serah terima tanpa dipungut biaya. Setelah masa perawatan tersebut, selanjutnya tanggung jawab berada di pihak konsumen. Hak lainnya adalah menuntut pengembang jika merugikan konsumennya.
Khusus untuk cacat tersembunyi, misalnya pemakaian bahan material yang tidak sesuai dengan spesifikasinya atau tinggi pondasi kurang sehingga menyebabkan kerusakan bangunan, maka tanggung jawab Pengembang atas kerusakan tersebut tidak terbatas pada 100 hari.
Catatan: Itu untuk kebutuhan pribadi artinya masing-masing orang seharusnya dibacakan hak-haknya ketika transaksi di notaris bukan hanya dibacakan kewajibannya (waktu berhadapan dengan notaris saya bertanya apakah perjanjian/perikatan ini dapat dinegosiasikan, notaris bilang tidak, maka saya menyuruhnya membacakan saja). Dalam skenario kredit perumahan (atau dalam sistem ekonomi kita) konsumen sepertinya di pihak yang tidak memiliki posisi tawar sama sekali.
Terkait dengan kebutuhan umum maka ada yang disebut sebagai fasilitas sosial dan fasilitas umum. Fasos/fasum ini setelah disediakan (dibangun) oleh pengembang maka diserahkan (pengembang berkewajiban) menyerahkan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) setempat berupa fasilitas umum (fasum), fasilitas sosial (fasos), dan prasarana lingkungan, seperti saluran air dan jalan. Adapun jenis dan jumlah/besarnya fasilitas-fasilitas tersebut tergantung besarnya proyek perumahan. Ini disesuaikan dengan rasio jumlah penduduk di komplek itu.
Terkait dengan rapat warga, maka warga menginginkan pengembang memperbaiki kondisi jalan terlebih dahulu (di hotmix) bukan hanya pada jalan-jalan masuk namun juga pada jalan-jala di blok-blok sebelah dalam, karena terkait dengan kemampuan dan kemauan Pemda kelak untuk perbaikan. Sebagai pemakai jalan saya pesimis skenario perbaikan oleh Pemda (nantinya) akan berjalan lambat. Lihat saja jalan-jalan di kota Bogor!

Dalam aturan main yang dibuat oleh pengembang, kurang lebih ada 20-an aturan main, mulai dari penggunaan sumur pompa (jika mau menggunakannya), hal sepele tentang tinggi pagar (yang sudah dilanggar tanpa ada sanksi), dan lain-lain.Namun sebelum melaksanakan kewajiban tersebut seharusnya konsumen memperhatikan hak-hak mereka seperti yang disebutkan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, hak-hak konsumen perumahan antara lain adalah menerima tanah/bangunan sesuai dengan spesifikasi dan waktu yang telah disepakati. Masa perawatan dan atau perbaikan dalam waktu 100 hari, terhitung sejak serah terima tanpa dipungut biaya. Setelah masa perawatan tersebut, selanjutnya tanggung jawab berada di pihak konsumen. Hak lainnya adalah menuntut pengembang jika merugikan konsumennya.Khusus untuk cacat tersembunyi, misalnya pemakaian bahan material yang tidak sesuai dengan spesifikasinya atau tinggi pondasi kurang sehingga menyebabkan kerusakan bangunan, maka tanggung jawab Pengembang atas kerusakan tersebut tidak terbatas pada 100 hari.Catatan: Itu untuk kebutuhan pribadi artinya masing-masing orang seharusnya dibacakan hak-haknya ketika transaksi di notaris bukan hanya dibacakan kewajibannya (waktu berhadapan dengan notaris saya bertanya apakah perjanjian/perikatan ini dapat dinegosiasikan, notaris bilang tidak, maka saya menyuruhnya membacakan saja). Dalam skenario kredit perumahan (atau dalam sistem ekonomi kita) konsumen sepertinya di pihak yang tidak memiliki posisi tawar sama sekali.Terkait dengan kebutuhan umum maka ada yang disebut sebagai fasilitas sosial dan fasilitas umum. Fasos/fasum ini setelah disediakan (dibangun) oleh pengembang maka diserahkan (pengembang berkewajiban) menyerahkan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) setempat berupa fasilitas umum (fasum), fasilitas sosial (fasos), dan prasarana lingkungan, seperti saluran air dan jalan. Adapun jenis dan jumlah/besarnya fasilitas-fasilitas tersebut tergantung besarnya proyek perumahan. Ini disesuaikan dengan rasio jumlah penduduk di komplek itu.Terkait dengan rapat warga, maka warga menginginkan pengembang memperbaiki kondisi jalan terlebih dahulu (di hotmix) bukan hanya pada jalan-jalan masuk namun juga pada jalan-jala di blok-blok sebelah dalam, karena terkait dengan kemampuan dan kemauan Pemda kelak untuk perbaikan. Sebagai pemakai jalan saya pesimis skenario perbaikan oleh Pemda (nantinya) akan berjalan dengan cepat. Lihat saja jalan-jalan di kota Bogor! Amburadul!