Peran Pengembang


Dalam aturan main yang dibuat oleh pengembang, kurang lebih ada 20-an aturan main, mulai dari penggunaan sumur pompa (jika mau menggunakannya), hal sepele tentang tinggi pagar (yang sudah dilanggar tanpa ada sanksi), dan lain-lain.
Namun sebelum melaksanakan kewajiban tersebut seharusnya konsumen memperhatikan hak-hak mereka seperti yang disebutkan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, hak-hak konsumen perumahan antara lain adalah menerima tanah/bangunan sesuai dengan spesifikasi dan waktu yang telah disepakati. Masa perawatan dan atau perbaikan dalam waktu 100 hari, terhitung sejak serah terima tanpa dipungut biaya. Setelah masa perawatan tersebut, selanjutnya tanggung jawab berada di pihak konsumen. Hak lainnya adalah menuntut pengembang jika merugikan konsumennya.
Khusus untuk cacat tersembunyi, misalnya pemakaian bahan material yang tidak sesuai dengan spesifikasinya atau tinggi pondasi kurang sehingga menyebabkan kerusakan bangunan, maka tanggung jawab Pengembang atas kerusakan tersebut tidak terbatas pada 100 hari.
Catatan: Itu untuk kebutuhan pribadi artinya masing-masing orang seharusnya dibacakan hak-haknya ketika transaksi di notaris bukan hanya dibacakan kewajibannya (waktu berhadapan dengan notaris saya bertanya apakah perjanjian/perikatan ini dapat dinegosiasikan, notaris bilang tidak, maka saya menyuruhnya membacakan saja). Dalam skenario kredit perumahan (atau dalam sistem ekonomi kita) konsumen sepertinya di pihak yang tidak memiliki posisi tawar sama sekali.
Terkait dengan kebutuhan umum maka ada yang disebut sebagai fasilitas sosial dan fasilitas umum. Fasos/fasum ini setelah disediakan (dibangun) oleh pengembang maka diserahkan (pengembang berkewajiban) menyerahkan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) setempat berupa fasilitas umum (fasum), fasilitas sosial (fasos), dan prasarana lingkungan, seperti saluran air dan jalan. Adapun jenis dan jumlah/besarnya fasilitas-fasilitas tersebut tergantung besarnya proyek perumahan. Ini disesuaikan dengan rasio jumlah penduduk di komplek itu.
Terkait dengan rapat warga, maka warga menginginkan pengembang memperbaiki kondisi jalan terlebih dahulu (di hotmix) bukan hanya pada jalan-jalan masuk namun juga pada jalan-jala di blok-blok sebelah dalam, karena terkait dengan kemampuan dan kemauan Pemda kelak untuk perbaikan. Sebagai pemakai jalan saya pesimis skenario perbaikan oleh Pemda (nantinya) akan berjalan lambat. Lihat saja jalan-jalan di kota Bogor!

Dalam aturan main yang dibuat oleh pengembang, kurang lebih ada 20-an aturan main, mulai dari penggunaan sumur pompa (jika mau menggunakannya), hal sepele tentang tinggi pagar (yang sudah dilanggar tanpa ada sanksi), dan lain-lain.Namun sebelum melaksanakan kewajiban tersebut seharusnya konsumen memperhatikan hak-hak mereka seperti yang disebutkan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, hak-hak konsumen perumahan antara lain adalah menerima tanah/bangunan sesuai dengan spesifikasi dan waktu yang telah disepakati. Masa perawatan dan atau perbaikan dalam waktu 100 hari, terhitung sejak serah terima tanpa dipungut biaya. Setelah masa perawatan tersebut, selanjutnya tanggung jawab berada di pihak konsumen. Hak lainnya adalah menuntut pengembang jika merugikan konsumennya.Khusus untuk cacat tersembunyi, misalnya pemakaian bahan material yang tidak sesuai dengan spesifikasinya atau tinggi pondasi kurang sehingga menyebabkan kerusakan bangunan, maka tanggung jawab Pengembang atas kerusakan tersebut tidak terbatas pada 100 hari.Catatan: Itu untuk kebutuhan pribadi artinya masing-masing orang seharusnya dibacakan hak-haknya ketika transaksi di notaris bukan hanya dibacakan kewajibannya (waktu berhadapan dengan notaris saya bertanya apakah perjanjian/perikatan ini dapat dinegosiasikan, notaris bilang tidak, maka saya menyuruhnya membacakan saja). Dalam skenario kredit perumahan (atau dalam sistem ekonomi kita) konsumen sepertinya di pihak yang tidak memiliki posisi tawar sama sekali.Terkait dengan kebutuhan umum maka ada yang disebut sebagai fasilitas sosial dan fasilitas umum. Fasos/fasum ini setelah disediakan (dibangun) oleh pengembang maka diserahkan (pengembang berkewajiban) menyerahkan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) setempat berupa fasilitas umum (fasum), fasilitas sosial (fasos), dan prasarana lingkungan, seperti saluran air dan jalan. Adapun jenis dan jumlah/besarnya fasilitas-fasilitas tersebut tergantung besarnya proyek perumahan. Ini disesuaikan dengan rasio jumlah penduduk di komplek itu.Terkait dengan rapat warga, maka warga menginginkan pengembang memperbaiki kondisi jalan terlebih dahulu (di hotmix) bukan hanya pada jalan-jalan masuk namun juga pada jalan-jala di blok-blok sebelah dalam, karena terkait dengan kemampuan dan kemauan Pemda kelak untuk perbaikan. Sebagai pemakai jalan saya pesimis skenario perbaikan oleh Pemda (nantinya) akan berjalan dengan cepat. Lihat saja jalan-jalan di kota Bogor! Amburadul!

One thought on “Peran Pengembang

  1. Seringkali Developer/pengembang membela kepentingannya dengan mengatakan pada calon konsumen bahwa Kepmenpera no 9/1995 hanya berlaku sebagai pedoman, jadi tidak mengikat Developer dalam menyusun PPJB. Mari kita simak bersama. Secara hukum, setiap keputusan menteri dikeluarkan untuk wajib ditaati isinya. Kalau hanya bersifat himbauan tentu tidak dikeluarkan dalam bentuk SK Menteri. Dalam SK Menpera no 9/95 dicantumkan dalam butir kedua diawal Kepmen, bahwa “setiap adanya pengikatan jual beli rumah wajib mengikuti pedoman pengikatan jual beli rumah beserta contohnya.” Hal ini berlaku bagi penjualan tanah yang belum ada rumahnya maupun tanah yang sudah ada rumah diatasnya. Periksalah PPJB sebelum membeli properti.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s