rumah sinau

sinau

Ada rumah harum

Berbuah di tempat orang banyak

Beribu kilometer dari tempat kita

Atap dan pintunya persis milik kita

Segala warna di dalamnya adalah doa

Bangunlah di dalam angan-angan, sebuah atap di tengah hutan, Sebelum rumah kau dirikan dalam lingkungan kota. Karena sebagaimana kau mesti pulang setiap senja, demikian pula jiwa halusmu, yang mengembara sendiri senantiasa. Dia tumbuh berkembang di sinar mentari, Dia tidur di kala malam kelam dan sunyi, Dalam kelelapan yang tiada sepi dan mimpi. Tiadakah rumahmu mengenal mimpi? Dan selama bermimpi, dia tinggalkan kotamu. Melayang terbang ke gua-gua dan bukit biru.
Kahlil Gibran, Sang Nabi

Tantangan

Fasilitas umum dan fasilitas sosial yang harus disediakan oleh pengembang wajib dituntut. Sebaiknya pengembang juga melakukan kajian atau perencanaan partisipatif, karena fasiltas tersebut dibuat setelah kawasan permukiman telah berpenghuni. Dengan penghuni yang heterogen, alangkah sulitnya jika pengembang melakukan pembangunan fasos-fasum secara sepihak, apalagi penghuni yang notabene membeli kenyamanan (amenities) diperlakukan seperti kerbau yang penurut, sedangkan janji pengembang dalam brosur masih jauh dari realisasi.
Perencanaan partisipatif akan mereduksi tegangan di antara warga, dan bukan tidak mungkin menjadi salah satu penyebab terjadinya kerekatan (soliditas warga). Selain itu perencanaan partisipatif juga dapat dijadikan alat untuk ‘mengukur’ seberapa ‘modern’ pemikiran pengembang dalam perencanaan perumahan (kawasan).

RUANG BEBAS SUTT/SUTET

Setiap bentangan kawat jaringan transmisi memerlukan suatu “ruang bebas”. Ruang bebas adalah ruang di sekeliling penghantar yang dibentuk oleh jarak bebas minimum sepanjang jalur SUTT. Jalur itu harus dibebaskan dari ben-
da-benda dan kegiatan lainnya. Artinya, dalam ruang bebas tidak boleh ada satupun benda-benda seperti bangunan atau pohon lain di dalam ruang tersebut. Dengan adanya ruang bebas ini, pengaruh medan elektromagnetik terhadap lingkungan sekitar dapat dicegah. Keterangan mengenai ruang bebas diatur di dalam Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi tentang ruang bebas SUTT dan SUTET. Di peraturan itu, diatur jarak minimum titik tertinggi bangunan atau pohon terhadap titik terendah dari kawat penghantar jaringan transmisi. Nilai jarak bebas minimum tiap objek bisa dilihat pada tabel berikut ini.

RUANG BEBAS SUTT/SUTET

Setiap bentangan kawat jaringan transmisi memerlukan suatu “ruang bebas”. Ruang bebas adalah ruang di sekeliling penghantar yang dibentuk oleh jarak bebas minimum sepanjang jalur SUTT. Jalur itu harus dibebaskan dari benda-benda dan kegiatan lainnya. Artinya, dalam ruang bebas tidak boleh ada satupun benda-benda seperti bangunan atau pohon lain di dalam ruang tersebut. Dengan adanya ruang bebas ini, pengaruh medan elektromagnetik terhadap lingkungan sekitar dapat dicegah. Keterangan mengenai ruang bebas diatur di dalam Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi tentang ruang be-bas SUTT dan SUTET. Di peraturan itu, diatur jarak minimum titik tertinggi bangunan atau pohon terhadap titik terendah dari kawat penghantar jaringan transmisi. Nilai jarak bebas minimum tiap objek bisa dilihat pada tabel di atas.

Membangun untuk aktivitas manusia tidak diperbolehkan menurut peraturan pemerintah (PERMEN PE No. 01.P/47/MPE/1992). Demikian pula membangun lapangan olah raga, dan bangunan lainnya. Ruang bebas tersebut ‘dibebaskan dengan kompensasi’ artinya, pengembang yang membeli lahan yang sebelumnya terdapat Sutet maka daerah bebas tersebut ‘bukan’ milik pengembang, namun jika Sutet tersebut dibangun setelah ada permukiman, maka sesungguhnya pengembang mendapatkan kompensasi pembebasan lahan (lihat: Peraturan Menteri Pertambangan dan energi Nomor 01.P/47/MPE 1992 tentang Ruang Bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTET); SK Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 975/K/47/MPE/1999 tentang perubahan Peraturan Menteri Pertambangan dan energi Nomor 01.P/47/MPE 1992 tentang Ruang Bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTET).

***

Pengertian bangunan: Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

Peran Pengembang

Dalam aturan main yang dibuat oleh pengembang, kurang lebih ada 20-an aturan main, mulai dari penggunaan sumur pompa (jika mau menggunakannya), hal sepele tentang tinggi pagar (yang sudah dilanggar tanpa ada sanksi), dan lain-lain.
Namun sebelum melaksanakan kewajiban tersebut seharusnya konsumen memperhatikan hak-hak mereka seperti yang disebutkan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, hak-hak konsumen perumahan antara lain adalah menerima tanah/bangunan sesuai dengan spesifikasi dan waktu yang telah disepakati. Masa perawatan dan atau perbaikan dalam waktu 100 hari, terhitung sejak serah terima tanpa dipungut biaya. Setelah masa perawatan tersebut, selanjutnya tanggung jawab berada di pihak konsumen. Hak lainnya adalah menuntut pengembang jika merugikan konsumennya.
Khusus untuk cacat tersembunyi, misalnya pemakaian bahan material yang tidak sesuai dengan spesifikasinya atau tinggi pondasi kurang sehingga menyebabkan kerusakan bangunan, maka tanggung jawab Pengembang atas kerusakan tersebut tidak terbatas pada 100 hari.
Catatan: Itu untuk kebutuhan pribadi artinya masing-masing orang seharusnya dibacakan hak-haknya ketika transaksi di notaris bukan hanya dibacakan kewajibannya (waktu berhadapan dengan notaris saya bertanya apakah perjanjian/perikatan ini dapat dinegosiasikan, notaris bilang tidak, maka saya menyuruhnya membacakan saja). Dalam skenario kredit perumahan (atau dalam sistem ekonomi kita) konsumen sepertinya di pihak yang tidak memiliki posisi tawar sama sekali.
Terkait dengan kebutuhan umum maka ada yang disebut sebagai fasilitas sosial dan fasilitas umum. Fasos/fasum ini setelah disediakan (dibangun) oleh pengembang maka diserahkan (pengembang berkewajiban) menyerahkan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) setempat berupa fasilitas umum (fasum), fasilitas sosial (fasos), dan prasarana lingkungan, seperti saluran air dan jalan. Adapun jenis dan jumlah/besarnya fasilitas-fasilitas tersebut tergantung besarnya proyek perumahan. Ini disesuaikan dengan rasio jumlah penduduk di komplek itu.
Terkait dengan rapat warga, maka warga menginginkan pengembang memperbaiki kondisi jalan terlebih dahulu (di hotmix) bukan hanya pada jalan-jalan masuk namun juga pada jalan-jala di blok-blok sebelah dalam, karena terkait dengan kemampuan dan kemauan Pemda kelak untuk perbaikan. Sebagai pemakai jalan saya pesimis skenario perbaikan oleh Pemda (nantinya) akan berjalan lambat. Lihat saja jalan-jalan di kota Bogor!

Dalam aturan main yang dibuat oleh pengembang, kurang lebih ada 20-an aturan main, mulai dari penggunaan sumur pompa (jika mau menggunakannya), hal sepele tentang tinggi pagar (yang sudah dilanggar tanpa ada sanksi), dan lain-lain.Namun sebelum melaksanakan kewajiban tersebut seharusnya konsumen memperhatikan hak-hak mereka seperti yang disebutkan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, hak-hak konsumen perumahan antara lain adalah menerima tanah/bangunan sesuai dengan spesifikasi dan waktu yang telah disepakati. Masa perawatan dan atau perbaikan dalam waktu 100 hari, terhitung sejak serah terima tanpa dipungut biaya. Setelah masa perawatan tersebut, selanjutnya tanggung jawab berada di pihak konsumen. Hak lainnya adalah menuntut pengembang jika merugikan konsumennya.Khusus untuk cacat tersembunyi, misalnya pemakaian bahan material yang tidak sesuai dengan spesifikasinya atau tinggi pondasi kurang sehingga menyebabkan kerusakan bangunan, maka tanggung jawab Pengembang atas kerusakan tersebut tidak terbatas pada 100 hari.Catatan: Itu untuk kebutuhan pribadi artinya masing-masing orang seharusnya dibacakan hak-haknya ketika transaksi di notaris bukan hanya dibacakan kewajibannya (waktu berhadapan dengan notaris saya bertanya apakah perjanjian/perikatan ini dapat dinegosiasikan, notaris bilang tidak, maka saya menyuruhnya membacakan saja). Dalam skenario kredit perumahan (atau dalam sistem ekonomi kita) konsumen sepertinya di pihak yang tidak memiliki posisi tawar sama sekali.Terkait dengan kebutuhan umum maka ada yang disebut sebagai fasilitas sosial dan fasilitas umum. Fasos/fasum ini setelah disediakan (dibangun) oleh pengembang maka diserahkan (pengembang berkewajiban) menyerahkan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) setempat berupa fasilitas umum (fasum), fasilitas sosial (fasos), dan prasarana lingkungan, seperti saluran air dan jalan. Adapun jenis dan jumlah/besarnya fasilitas-fasilitas tersebut tergantung besarnya proyek perumahan. Ini disesuaikan dengan rasio jumlah penduduk di komplek itu.Terkait dengan rapat warga, maka warga menginginkan pengembang memperbaiki kondisi jalan terlebih dahulu (di hotmix) bukan hanya pada jalan-jalan masuk namun juga pada jalan-jala di blok-blok sebelah dalam, karena terkait dengan kemampuan dan kemauan Pemda kelak untuk perbaikan. Sebagai pemakai jalan saya pesimis skenario perbaikan oleh Pemda (nantinya) akan berjalan dengan cepat. Lihat saja jalan-jalan di kota Bogor! Amburadul!